Skip to main content

Kudeta Penguasa

PENGUASA DIKUDETA, RAKYAT BERPESTA-PHOBIA
Oleh: misbahuddin, moh nardla hasan, kholilur rohman
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Tetangga Negara kita, Thailand telah mengakhiri krisis politiknya. Masa kaos merah akhirnya takluk dan menyerah dibawah serangan militer. Kini tinggal sisa-sisa kerugian masih tersisa. Demo yang menuntut Abhisit untuk mengadakan Pemilu secepatnya telah mengakibatkan kerugian, baik ekonomi, pariwisata dan lainnya. Masih segar diingatan kita, pondok kita dengan berani menyetop jalur utama pantura berhasil melengserkan bupati yang korup dan berkhianat. Indonesia pun dalam sejarah pernah mengalami kudeta presiden. Dan masih banyak lagi Negara yang telang melengserkan presiden di abad 21 ini.
Rakyat yang tidak puas dengan kerja pemerintah menuntut agar mundur dari kursi kekuasaannya. pemerintah dianggap telah menyalahi kontrak politik yang didengung-dengungkan dalam parade politiknya.
Kerugian yang didapat tidak hanya sedikit. Bahkan perekonomian rakyat dan Negara akan tersendat. Untuk pemulihannya tidak cukup dengan satu tahun saja. Memang suatu perjuangnya membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit.
2. Rumusan Masalah
Dari diskripsi masalah di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut
a. Bagaimana Islam memandang seorang pemimpin ?
b. Bagaimana pandangan Qawaid Fiqh terhadap praktek kudeta kepemimpinan?
c. Siapa yang menanggung kerugian pasca kerusuhan menurut analisa formula progressive fiqh?
B. Pembahasan
1. Paparan Data
a. Bentuk-Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara kesatuan adalah negara yang berstruktur tunggal atau hanya terdiri atas satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang negara dan satu lembaga legislatif yang berlaku untuk semua wilayah negaranya. Sistem implementasi dalam negara ini juga dibedakan menjadi dua macam. Antara lain:
a. Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi
Dalam negara unitaris dengan sistem desentralisasi ini harus ada pemetakan atau pembagian wilayah dan daerah yang masing-masing memiliki organisasi kenegaraan dan kenegaraan yang independen. Pembagia daerah tersebut terbentuk dalam tingkatan yang berbeda-beda. Ada daerah tingkat I (DT.I), ada daerah tingkat II (DT.II). akan tetapi setiap pemerintah daerah tidak memiliki kompetensi tertinggi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, wewenang tertinggi tetap ada pada pemerintah pusat. Kekuasaan dan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah suatu wewenang yang dihibahkan dari pemerintah pusat untuk memelihara dan mengurus rumah tangga sendiri, sehingga menjadi hak otonomi bagi daerah untuk menentukan dan membuat sistem pemerintahan sendiri. Model ini seperti yang ada di negara kita, Indonesia.
b. Negara Kesatuan Dengan Sistem Sentralisasi
Negara kesatuan dalam sistem yang kedua ini secara totalitas, berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan di daerah-daerah langsung diurus dan diatur oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintahan tidak ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintahan daerah tidak tidak memiliki hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan seluruh ruang gerak yang ada terbatasi oleh aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
2. Negara Serikat (Federation)
Negara serikat adalah suatu negara yang tersusun dari himpunan beberapa negara yang semula berdiri sendiri kemudian bergabung menjadi suatu negara serikat. Masing-masing negara yang tergabung tetap menjadi negara bagian yang hanya melepaskan sebagian kekuasaannya terhadap negara serikat, akan tetapi tetap memiliki kekuasaan untuk tetap mengatur urusan kenegaraannya sendiri, mempunyai undang-undang, kepala negara, pemerintahan dan lembaga legislatif sendiri. Kekuasaan negara bagian yang diserahkan terhadap negara bagian hanya kekuasaan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, finansial dan pertahanan.
b. Demokrasi Islam
Islam merupakan instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia. Karena itu, sebaggai agama, ajarannya mengajarkan segala aspek kehidupan, meskipun terkadang dalam teks-teksnya hanya menjelaskan substansi sesuatu secara global, tidak menjelaskan teknis dan praktiknya secara terperinci. Prinsip-prinsip kenegaraan dalam islam antara lain:
1. musyawarah
2. keadilan
3. kekuasaan sebagai amanat
4. persamaan derajat
5. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. ketaatan rakyat
7. perdamaian dan
8. kesejahteraan
Bila kita cermati lagi, prinsip-prinsip diatas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi, dari sini dapat dikatakan bahwa sebenarnya prinsip demokrasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam.
c. Kriteria Pemimpin Menurut Islam
Kriteria pemimpin yang sesuai dengan konsepsi Islam berdasarkan yang telah banyak disampaikan oleh Ulama adalah sebagai berikut:
1. Islam
Syarat ini adalah syarat fital yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dia harus mempunyai kemampuan untuk menjaga agama dan mengatur segala urusan yang ada di dalamnya. Orang kafir dalam hal ini sudah pasti tidak bisa menjadi pemimpin karena mereka telah dianggap sebagai musuh agama.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
"Dan Allah tidak memberikan peluang terhadap orang-orang kafir untuk (menghancurkan) orang-orang mu'min"
2. Baligh
Kenegaraan adalah urusan yang besar, dalam da universal. Hal ini tidak mungkin diserahkan kepada anak-anak yang masih belum bisa mengurus dirinya sendiri.
3. Laki-laki
Pada dasarnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena mereka mempunyai keterbatasan dalam akal dan agama, sedangkan untuk mengurusi sebuah negara dibutuhkan analisis, pemahaman dan pertimbangan yang mendalam untuk menghasilkan suatu keputusan dalam segala hal yang ada kaitannya dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendengar kabar bahwa penduduk Persia mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Kisra sebagai Raja, beliau bersabda:
لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرءة
"Tak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaannya pada seorang perempuan".
4. Berakal/Sehat Akalnya
Orang yang tidak mempunyai akal yang sehat tidak akan mempunyai potensi dalam hal mengurusi hal-hal berat yang ada kaitannya dengan sebuah negara. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan rakyat sebuah negara maka seorang pemimpin seharusnya mempunyai akal yang sehat.
5. Merdeka
Orang yang tidak merdeka (budak), mengalami serba keterbatasan pada tiap aktifitas yang akan dilaksanakannya. Selain itu, status budak adalah status yang biasanya dipandang rendah, penyebabnya salah satunya karena budak bisa diperjual belikan. Sifat-sifat yang berkaitan dengan budak barusan sangat tidak memungkinkan seseorang untuk bisa maksimal dalam segala aktifitasnya. Sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk bisa semaksimal mungkin menggunakan segala kemampuan yang ada tanpa ada keterbatasan-keterbatasan yang mengaturnya. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah orang yang merdeka.
6. Adil dan Mujtahid (tidak mempunyai sifat fasiq)
Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah; seorang pemimpin yang fasiq atau muqallid hukumnya batal.
Al-Mawardi dari Syafi'iyah mengklarifikasikan fasiq yang dapat menghapus kriteria adil seseorang menjadi dua:
a. Fasiq yang didasari dorongan syahwat,
b. Fasiq yang didasari faktor syubhat,
7. Memiliki panca indera yang sehat agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna.
8. Memiliki fisik yang proporsional dan sehat, sehingga bisa bergerak dengan cekatan. Salah satu manfaatnya adalah agar bisa melindungi diri dari gangguan musuh.
9. Intelektualitas yang memadai untuk bisa mengatur usaha yang mngarah pada kemaslahatan umum
10. Pemberani, sehingga bisa menghadapi musuh yang dimungkinkan ada
11. Nasab, maksudnya adalah seorang pemimpin harus mempunyai garis keturunan Quraisy, hal ini berdasarkan hadits nabi:
الأمة من قريش
"Para Imam adalah dari keturunan Quraisy".
Akan tetapi syarat ini hanya wajib dipenuhi didaerah yang memang terdapat bani Quraisy disana, apabila memang sudah tidak dimungkinkan lagi, maka bisa mengangkat pemim[in dari kalangan selain bani Quraisy.
d. Sistem Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam
• Pemilihan oleh legislatif
Pada dasarnya kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat, namun di lain sisi, pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan oleh rakyat secara keseluruhan. Jadi, lebih tepatnya pelaksanaan pemerintahan merupakan hal yang sifatnya adalah Fardlu Kiyah, yakni sebuah kewajiban yang sifatnya umum dan bersifat global yang bisa gugur dengan adanya salah seorang muslim yang telah melaksanakannya.
Dari sinilah kemudian kita mengenal Istilah Ahlul Halli Wal Aqdi . Institusi ini merupakan lembaga legislatif yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memilih seorang pemimpin.
Proses pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi harus melalui beberapa proses sebagaimana berikut:
1. Mempelajari data-data pribadi dari para calon pemimpin,
2. Mengadakan seleksi untuk mencari pemimpin yang paling layak untuk memenuhi kriteria seorang pemimpin,
3. Ketika calon yang sudah memenuhi ketentuan itu telah ada, maka Ahlul Halli Wal Aqdi meminta kesanggupan dari orang yang bersangkutan apakah bersedia atau tidak, apabila orang yang bersangkutan telah menyanggupi seluruh kriteria dan amanat yang telah diberikan, maka Ahlul Halli Wal Aqdi bisa mengangkat orang yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin.
• Amanat dari pemimpin sebelumnya
Tekhnis ini pada kalangan fuqaha' lebih dikenal dengan istilah al-'ahdu, yang jika ditinjau dari aspek bahasanya mempunyai beberapa arti. Antara lain, wasiat, kepercayaan, sumpah, aman, dzimah, atau makna ilmu.
Dalam pengertian secara istilah al'-ahdu adalah penunjukan seseorang yang telah ditentukan guna melaksanakan seluruh aktifitas kenegaraan. Penunjukan inilah yang disebut dengan al-'ahdu.
• Pemilihan oleh rakyat langsung
Seperti yang telah disinggung diatas, yang pertama mendapatkan hak untuk menentukan pengangkatan seorang pemimpin berada pada kekuasaan Ahlul Halli Wal Aqdi, akan tetapi apabila keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyerahkan wewenang pada Ahlul Halli Wal Aqdi, maka rakyat mempunyai hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Proses pengangkatannya sama seperti yang telah dilaksnakan di negara kita, yakni pemilihan secara langsung, beberapa calon kandidat pemimpin yang telah lolos verifikasi selanjutnya dipilih langsung oleh rakyat secara keseluruhan. Salah satu calon yang mendapatkan suara pemilih paling banyak maka selanjutnya ditentukan sebagai pemimpin.
e. Konsep kepemimpinan dalam Islam
Sebagian umat Islam berpendapat bahwa melengserkan penguasa yang sedang memimpin pemerintahan diangap menyalahi karakteristik syariat Islam. Mereka mengatakan bahwa menurunkan pemerintahan yang sah sama saja dengan tindakan bughat dalam bab fiqih. Sehingga kesimpulan sementara kalangan menyebutkan bahwa kudeta tidak dikenal di dalam hukum Islam. Kalau pun seorang penguasa melakukan kesalahan, maka yang boleh dilakukan adalah menasihatinya saja. Bahwa penguasa itu mau memperbaiki kesalahannya atau tidak, tidak ada hak bagi rakyat untuk menurunkan penguasa itu dari kursi kepemimpinannnya. Salah satu ulama' besar mengatakan 60 tahun berada di bawah kepemimpinan kepala Negara yang dhalim lebih baik dari pada hidup sehari tanpa pemimpin. Ini adalah pandangan kaum suni yang dipelopori oleh ibnu taymiyah. Pandangan ini mengakibatkan sikap mereka terlalu akomodatif terhadap kekusaan. Bahkan mereka menyebutkan bahwa tradisi menurunkan penguasa yang syah adalah produk non Islam, yang umumnya adalah dalam sistem demokrasi. Sedangkan kelompok selain suni berpendapat bahwa kepala negara yang dhalim wajib disingkirkan apabila ditemukan pemimpin lain yang lebih adil.
Pandangan terhadap pemimpin suatu Negara berbeda beda. Ada yang mengatakan, pemimpin itu adalah wakil Tuhan di bumi. Pendapat itu terlalu mensakralkan. Bahkan pendapat itu diexpose agar seorang pemimpin bisa terus memperkuat kekuasaannya. Ada yang berpendapat bahwa pemimpin adalah tangan panjang rakyat. Sehingga apapun yang dilakukan penguasa harus sesuai dengan kemashalahatan rakyat. Praktek ini mirip dengan system demokrasi yang ada di Indonesia.
Sistem politik islam kayaknya hanya sekadar culture product. Wacana itu hanya melihat pada masanya. Coba kita lihat, dalam jurispundence islam. Seseorang yang punya basis kekuatan militer bisa saja menaklukkan pemerintahan yang sah. Dan pemerintahannya dilegalkan. Dalam bahasa fiqhnya al-istila'.
Pandangan sempit para ahli hukum dalam menyikapi penurunan kepala Negara terlalu sempit. Dri makalah ini akan kami bentuk sebuah prodak inovatif untuk menyikapi fenomena yang ada dengan penuh sahaja melalui formula progresif fiqih.
Kudeta kekuasaan berarti pengambilan atau penggulingan kekuasaan (seizure of, toppleof, state power) secara paksa dan mendadak. Kudeta juga diidentikkan dengan tindakan inkonstitusional
Idealnya memang seorang kepala negara atau pemimpin dalam Islam tidak boleh diberhentikan begitu saja di tengah masa jabatan kekuasaannya. Namun dalam kondisi tertentu, syariat Islam membenarkan pencabutan mandat dari seorang penguasa bila di tengah jalan ditemukan hal-hal yang bisa mempengaruhi atau menurunkan kinerja dan konditenya.
Diantaranya adalah masalah yang terkait dengan managemen, keadilan serta moralitas seorang penguasa. Disisi lain kitab fiqih juga menyebutkan masalah kondisi pisik seseorang. Maka bila salah satu dari kedua kriteria itu terdapat dalam seorang penguasa, maka sudah bisa menjadi dasar bagi rakyat untuk menimal meminta penguasa itu melakukan klarifikasi masalah. Dan bila terbukti, kemungkinan untuk melengserkannya terbuka lebar.
Di dalam literatur fiqih Islam, banyak ulama yang menuliskan bab ‘azlu sulthan atau melengserkan penguasa. Literatur fiqih banyak mengupas perihal pelengseran penguasa yang syah demi kemaslahatan banyak orang.
Bahkan ada diantara mereka yang secara khusus menulis buku yang membicarakan tentang pelengseran penguasa yang zalim.
Yang paling populer adalah apa yang dilakukan Abdullah bin Zubeir. Beliau sebagai tokoh ulama di zamannya telah melakukan gerakan untuk melengserkan penguasa yang saat itu memerintah dengan zhalim dan kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf. Meski belum sampai ke tingkat keberhasilan. Sejarah juga mencatat bahwa Hasan bin Ali ra. pernah mundur dari jabatannya demi menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen umat Islam saat itu Al-’Izz Ibnu Abdis Salam, Beliau adalah tokoh ulama besar di zamannya. Selama hidupnya beliau pernah melengserkan penguasa zalim dari dinasti mamalik yang dicurigai telah melakukan penyelewengan dan tindakan culas.
b. Analisis Qawa’id Fiqih Terhadap Kudeta Kepemimpinan
Pemimpin pada dasarnya harus menjaga dan mengatur kesejahteraan umum (maslahah amah), sesuai dengan qaidah التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . kepemimpinan disyaratkan harus capable dan berintelektual tinggi sesuai dengan kaidah;
الشىء اذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه . dan rakyat harus patuh sepenuhnya kepada pemimpin karena pemimpin adalah orang yang harus diikuti, hal ini sesuai dengan kaidah: التابع تابع . untuk menuntut jawaban dari pertanyaan bagaimana kudeta kepemimpinan dapat diurai dengan solving formula fiqh dengan bersahaja maka kami akan memilah jawaban sesuai dengan keadaan agar pandangan fiqh terhadap fenomena yang ada tidak jumud dan konvensional.
Jawaban haram: dengan menggunakan analisis kaidah
البقاء اسهل من الابتداء
Seorang pemimpin yang sudah ditetapkan, pada dasarnya tidak boleh diturunkan. Karena hal tersebuat akan menyebabkan suatu proses baru yang lebih sulit untuk dijalankan daripada mempertahankan apa yang telah ada, lagipula penetapan seorang pemimpin juga dihasilkan dari hasil musyawarah mufakat (pemilu) yang melibatkan seluruh rakyat suatu negeri, khususnya negeri yang bersaskan demokrasi.
Selain itu, kudeta kepemimpinan akan menimbulkan kesulitan (dlarar) yang lebih parah dalam segala aspek, walapun terdapat unsur maslahat dibalik aksi itu. Dengan pertimbangan kaidah:
درء المفاسد اولى من جلب المصالح . يختار اهون الشرين .
Untuk memutuskan jawaban kebolehan kudeta kekuasaan, akan terlalu sulit jika tanpa ada kriteria khusus bagi. Karena kerugian yang timbul tidaklah kecil dan aksi itu terkesan sebuah pelanggaran. Kriteria yang membolehkan kudeta kekuasaan diantaranya adalah;
1. pemimpin telah keluar dari citra keadilan. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin baru yang lebih bisa mendengar suara jeritan hati rakyat.
يقدم فى كل ولاية من هو اقوم بمصالحها
2. menginkari janji-janji politiknya:
المواعيد بصورة التعاليق لازمة
3. dampak bahaya yang diakibatkan pemimpin tidak bisa dimaafkan:
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
Apabila semua ketentuan yang telah ada tidak bisa dipenuhi oleh seorang pemimpin, dengan lapang dada, seorang pemimpin harus rela turun dari tampuk pemerintahan. Karena pada dasarnya dia sudah tidak mampu mengemban amanat dan memenuhi semua janjinya. Maka rakyatlah yang akan jadi korban
لا يغتقر فى البقاء و الابتداء .Oleh karena itu memilih pemimpin yang baru lebih utama dari pada harus mempertahankan. التأسيس اولى من التأكيد
c. Siapa yang menanggung kerugian pasca kerusuhan menurut analisa formula progressive fiqh?
Pada dasarnya yang harus menanggung semua kerugian adalah pelaku kerusuhan itu sendiri. المباشر ضامن وان لم يتعمد. Walaupun aksi itu didalangi oleh seseorang :
يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر مالم يكن مجبرا . akan tetapi, kerusuhan dan kerugian yang terjadi tidaklah kecil dan malah berdampak umum. Karena itulah pemerintah dan orang yang menjadi dalang dari aksi itu juga harus ikut menanggungnya. Karena pada dasarnya semua ini terjadi disebabkan oleh ulah aparat Negara yang lalai dan sengaja. Sesuai dengan kaidah المتسبب لا يضمن الا بالتعمد.
C. Penutup
Seorang penguasa harus tahu kemauan rakyat dan memenuhi semua amanat. Memang kudeta adalah aksi gengsi yang merugikan. Akan tetapi, aksi itu juga diperlukan ketika seorang pemimpin tidak bisa lagi memenuhi kriteria yang telah ada, dan seharusnya seorang pemimpinmampu memutuskan suatu kebijakan yang bisa mewadahi semua kepentingan itu. Misalnya dengan mengadakan pemilu kembali.sedangkan kerugian massif yang timbul semestinya ditanggung oleh pemerintah yang pada kenyataannya telah memaksa rakyatn untuk berbuat onar.

Comments

Popular posts from this blog

Kaidah Fiqh

“Saat (makna) hakikat terhalang maka dialihkan ke (makna) majaz”
Penjelasan kaidah:
Sedapat mungkin, perkataan seseorang yang berimplikasi terhadap hukum jangan sampai diabaikan dan dibiarkan tanpa makna sehingga akan berakibat sia-sia. Syara’ tidak akan mengabaikan perkataan seseorang yang sudah berakal. Karena itulah, perkataan yang terhalang makna hakikinya tadi dialihkan ke makna majaz.
Contoh:
faruq ingin mewakafkan sepetak tanah kepada anak-anaknya setelah dia mati dan ternyata setelah dia meninggal, anak kandungnya sudah meninggal semua . Tinggal cucu-cucunya yang masih hidup. maka wakafnya dialihkan kepada cucu-cucunya, bukan kepada anak kandungnya karena mereka sudah tiada. Anak kandung sebagai makna hakikat (sebenarnya) tidak bisa diterapkan, maka dialihkan ke makna majaz, yaitu cucu-cucunya dari pada harus diabaikan dan dibatalkan.

“tulisan seperti halnya perkataan”
Penjelasan makna kaidah:
Saat tidak mungkin menjalankan sebuah transaksi dengan mengunakan ungkapan lisan k…

LOGIKA INDUKSI ALIRAN USHUL FIKIH FUQOHA

NOVEL KOK HARAM?1

Novel & cerpen, masak haram sih?!
Dalam beberapa literatur, ditemukan beberapa fatwa yang hampir bisa membuat tercengang. Misalnya, Beberapa ulama Saudi melarang perempuan memakai “bra” & sepatu dengan hak tinggi. Dengan alasan, hal itu bisa menipu laki-laki. Payudara mereka tampak lebih besar dan tubuh mereka tampak lebih tinggi. Kalau diterus-teruskan, perempuan juga dilarang berhias, karena tampak lebih cantik dari aslinya. Begitu juga Menulis karya fiksi (novel, cerpen) haram karena dianggap penipuan dan kebohongan. Bahkan Dalam forum bahtsul masail di salah satu pondok pesantren ternama juga mengambil keputusan yang sama. Dalam edisi El-Maula kali ini, akan dibahas fatwa haram cerita fiksi. Apakah cerita fiksi itu bentuk kebohongan? Apa perbedaan bohong dan fiksi? Kalau bukan, apa hukum kita membuat dan membaca karya tersebut?
Sekedar intermezzo saja. Mungkin tidak, mereka akan mengatakan Nabi berbohong? Dalam salah satu perang, agar para shahabat tidak kasihan melihat be…